Anggaran Pendapatan dan Belanja atau APBN di Indonesia merupakan salah satu acuan pemerintah melakukan berbagai programnya. Setiap tahunnya besaran anggaran ini akan disesuaikan dengan berbagai aspek dan persetujuannya melalui proses yang ketat.
Selain anggaran untuk pemerintah pusat, setiap daerah yang memiliki pemerintahannya tersendiri juga diberikan dana APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lebih detail mengenai APBN ini akan kami bahas melalui uraian lengkap di bawah ini.
Pengertian APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pengertian apa itu APBN di Indonesia dapat dipahami secara langsung melalui UUD 45 pada pasal 23 ayat 1. Dalam ayat tersebut kurang lebih disebutkan seperti ini:
” Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah wujud pengelolaan negara yang setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan UU. Pelaksanaan ini secara terbuka dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan masyarakat “.
Segala hal terkait penyusunan, penetapan, serta pemeriksaan termaktub jelas dalam tiga Undang-undang. Undang-undang tersebut adalah UU nomor 17 tahun 2003, UU nomor 1 tahun 2004, dan UU nomor 15 tahun 2004. Keputusan mengenai berapa besarnya anggaran dilakukan setiap tahun, artinya satu periode itu berlaku sejak 1 Januari sampai 31 Desember.
Dalam peraturan disebutkan juga bahwa penyusunan anggaran baru bisa disahkan setelah mendapatkan persetujuan DPR RI. Komponen APBN di Indonesia terdiri atas tiga hal, diantaranya anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Sebelum adanya keputusan sebuah APBN sah maka terlebih dahulu ada namanya rancangan yang disebut sebagai RAPBN.
Pihak yang merancang RAPBN ini Menteri Keuangan, dimana Menkeu juga berwenang untuk melakukan perubahan. DPR bertugas untuk memberikan keputusan disetujui atau tidak disetujui, termasuk dengan kewenangan untuk menambah atau mengurangi jumlahnya.
Tujuan dari Adanya APBN
Beberapa pakar di bidang perekonomian tentu memiliki cara pandang dan pendapatnya sendiri terkait tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini. Kali ini akan dijabarkan tujuan yang dituliskan Eman Sulaiman DKK dalam buku berjudul Perekonomian Indonesia (Suatu Tinjauan Konseptual):
* Tujuan pertama dari diberlakukannya APBN di Indonesia adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
* Menjadi pedoman untuk penerimaan maupun belanja negara dengan tujuan meningkatkan perekonomian.
* Untuk meningkatkan produksi serta memperluas kesempatan kerja yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.
* Menjadi bentuk transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah kepada DPR serta masyarakat luas.
* Meningkatkan koordinasi para pelaku internal pemangku wewenang di pemerintahan.
* Sebagai alat bantu untuk pemerintah mencapai tujuan fiskal serta menghindari terjadinya inflasi.
* Menjadi sarana untuk menciptakan efisiensi serta keadilan penyediaan barang serta jasa melalui urutan paling penting.
* Menjadi alat bantu bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja negara.
Pada dasarnya, APBN di Indonesia berguna sebagai catatan alokasi dana selama satu tahun penuh agar pengawasannya jelas. Pemerintah yang memegang amanat rakyat bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga kepercayaan masyarakat meningkat.
Sekedar informasi, data mengenai APBN per periodenya bisa diakses secara bebas melalui situs Kementerian Keuangan dengan kata kunci data APBN. Pemerintah menyajikan data per semester sehingga mudah sekali untuk melakukan pengawasan secara ketat.
Alokasi dan realisasi dananya sudah diunggah secara lengkap, bahkan untuk data-data dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai rakyat yang peduli dengan kinerja pemerintah, ada baiknya saat waktu senggang memeriksa situs Kementerian Keuangan terkait APBN.
Fungsi Penting dari APBN
Dalam pelaksanaannya, APBN di Indonesia memberikan fungsi yang sangat nyata. Kami mencoba merangkum fungsi tersebut dalam penjabaran di bawah ini:
-
Sebagai Otorisasi Pihak Bersangkutan
Adanya anggaran negara menjadi kewenangan bagi para pemangku kewenangan untuk membelanjakan sejumlah dana yang disepakati. Pembelanjaan harus sesuai dengan anggaran agar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik di kemudian hari. Pihak terkait berwenang untuk membelanjakan dan bertanggung jawab untuk laporan. Semua bentuk perencanaan sampai pertanggungjawaban harus dibuat seterbuka mungkin.
-
Sebagai Perencanaan dan Pedoman
Berperan untuk menjadi pedoman atau perencanaan terhadap pembelanjaan selama satu tahun ke depan. Dengan adanya pedoman ini maka semua pihak memiliki landasan yang wajib dipatuhi dan tidak boleh berlebihan.
-
Sebagai Bentuk Pengawasan
Transparansi APBN di Indonesia berguna agar lebih mempermudah pengawasan oleh masyarakat. Adanya sarana untuk memeriksa anggaran per tahun secara daring merupakan salah satu bentuk keterbukaan dari pemerintah kepada rakyat.
-
Alokasi dan Distribusi
Sebagai bentuk alokasi dan distribusi dana sesuai besaran yang sudah disusun dan disetujui DPR. Pengalokasian dana ini akan dipertanggung jawabkan pada akhir tahun untuk memastikan bahwa distribusinya tepat sasaran dan tidak mudah dikorupsi.
-
Menjaga Stabilitas
Adanya anggaran pendapatan dan belanja berperan penting menjaga stabilitas arus perekonomian suatu negara. Indonesia bisa menjaga supaya kas tidak defisit melalui perencanaan anggaran sejak awal tahun yang harus dipatuhi sampai akhir tahun.
Kepatuhan semua pihak yang terkait untuk memastikan tidak mangkir dari aturan adalah kunci stabilitas. Setiap tahunnya APBN di Indonesia memiliki jumlah berbeda, untuk laporannya Anda bisa periksa langsung dari situs Kemenkeu.